Skip to main content

Penerapan Manajemen Moneter Alternatif di Indonesia

Manajemen Moneter Alternatif di Indonesia

Penerapan Manajemen Moneter Alternatif di Indonesia

Manajemen moneter alternatif dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia, karena berdasarkan Undang-undang (UU) No. 10 tahun 1998 perbankan dapat berusaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 Bank Indonesia dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan UU tersebut, perbankan di Indonesia mulai beralih dari sistem konvensional menjadi dual banking system yang mengakomodir baik sistem perbankan konvensional maupun sistem perbankan syariah yang tidak menggunakan suku bunga dalam bertransaksi. Namun dalam UU No. 10 tahun 1998 belum secara jelas memperlihatkan bagaimana operasi perbankan syariah yang seharusnya, padahal sistem perbankan syariah dan konvensional sangat berbeda. Maka untuk menunjang berlangsungnya dual banking system dengan dasar hukum yang lebih kuat, perlu dipikirkan adanya undang-undang perbankan syariah tersendiri.

Bank Indonesia dapat mengimplementasikan manajemen moneter tanpa menggunakan suku bunga. Sesuai dengan amanah UU No. 23 tahun 1999, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Kebijakan PUAS mengatur bank umum syariah maupun konvensional dapat berinvestasi jangka pendek pada bank umum syariah yang membutuhkan likuiditas dengan menggunakan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Sedangkan dengan SWBI memungkinkan bagi Bank Indonesia mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank umum syariah maupun konvensional dengan menggunakan prinsip wadiah atau penitipan.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 memungkinkan bagi Bank Indonesia untuk menerapkan statutory reserves terhadap perbankan syariah dan hal ini telah berlangsung dengan adanya kebijakan Giro Wajib Minimum bagi bank umum syariah. Walaupun disadari penentuan Giro Wajib Minimum yang harus dipelihara perbankan syariah masih berdasarkan seluruh dana pihak ketiga termasuk deposito mudharabah.
Selanjutnya sesuai dengan UU tersebut memungkinkan bagi Bank Indonesia menerapkan pagu kredit (credit ceilings) kepada bank umum syariah sehingga pertumbuhan penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah dapat sejalan dengan target moneter.

Namun mengingat peran perbankan syariah dalam mempengaruhi likuiditas perekonomian saat ini masih kecil dan perbankan syariah masih mengalami kelebihan likuiditas karena masih kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan, maka kebijakan tersebut belum diperlukan.

Sebagai pemegang kas pemerintah tidak memungkinkan bagi Bank Indonesia memindahkan demand deposits pemerintah yang ada pada bank sentral ke dan dari bank umum. Hal ini hanya dapat terlaksana bila pemerintah mendelegasikan wewenang tersebut kepada Bank Indonesia sehingga operasi pasar terbuka yang secara tidak langsung mempengaruhi reserves perbankan dapat digantikan dengan wewenang Bank Indonesia memindahkan deposit pemerintah yang ada pada bank sentral ke dan dari bank umum sehingga dapat secara langsung mempengaruhi reserves perbankan syariah maupun konvensional.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998, perbankan syariah dapat saja bekerja sama untuk membentuk pooling funds yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, guna mengatasi kesulitan likuiditas yang terjadi. Kebijakan pooling funds memiliki kelemahan, yaitu umumnya yang memanfaatkan hanya bank-bank yang tidak baik performance-nya. Oleh karena itu penyelenggaraan pooling funds perlu diatur dengan ketat guna menghindari moral hazard dari peserta. Selanjutnya pooling funds belum diperlukan karena perbankan syariah yang mengalami kesulitan likuiditas saat ini dapat memanfaatkan keberadaan PUAS.

Baca juga :  Instrumen Moneter Bank Indonesia Dalam Mengelola Bank syariah

Bank Indonesia telah melakukan moral suasion kepada perbankan syariah melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan training/seminar mengenai perbankan syariah. Sosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat dilaksanakan Bank Indonesia bekerja sama dengan perbankan syariah, melalui kegiatan sosialisasi ini tercipta komunikasi yang baik antara Bank Indonesia dengan perbankan syariah.

Menurut UU No. 23 tahun 1999 tidak memungkinkan bagi Bank Indonesia menyisihkan dana untuk secara langsung maupun tidak langsung membiayai proyek-proyek yang berlangsung di sektor riil. Namun skim dan lembaga penjaminan yang menghubungkan sektor riil dan sektor keuangan perlu dipertimbangkan keberadaannya guna melengkapi sistem perbankan tanpa suku bunga.

Adanya lembaga ini dapat menghindari kesalahan dalam mengalokasikan dana sehingga hanya yang memiliki peluang investasi terbaiklah yang akan dapat memanfaatkan dana. Dengan adanya perbankan yang menyediakan pembiayaan yang berdasarkan profit-and-loss sharing yang dilengkapi dengan skim dan lembaga penjaminan tersebut, usaha kecil dan menengah "UKM"akan memiliki kontribusi yang maksimal dalam kegiatan sektor riil.

Comments

Popular posts from this blog

Usaha Jajanan Anak Sekolah Modal Kecil

Usaha Jajanan Anak Sekolah Modal Kecil Peluang uasaha yang satu ini memang menarik dan patut untuk dicoba tidak hanya menjanjikan akan tetapi memang untuk masalah pelanggan dan omsetnya jangan di tanyakan lagi, coba anda bayangkan berapa banyak sekolah di indonesia ini begitu banyaknya sehingga usaha ini tidak ada matinya sampai kapan pun. Mulai dari TK, PAUD,SD,SMP, bahkan SMK/SMU pasti menjumpai pedagang yang menjajakan dagangannya terutama makanan.

Salah satu bisnis sampingan yang menjanjikan keuntungan besar adalah usaha jajanan anak sekolah. Bila rumah Anda kebetulan dekat dengan sekolahan, manfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Lingkungan sekolah memang menjadi tempat yang strategis untuk berjualan, pasalnya sekarang ini banyak sekali pedagang yang berjualan jajanan di lingkungan sekolah.

Karena ini merupakan olahan yang diperuntukan untuk anak-anak sekolah pastinya harus memperhatikan kualitas bahan dan juga berhati-hati dan jangan sampai memberikan bahan-bahan yang berb…

Pengertian Modal Asing Dan Modal Sendiri Sebagai Pendanaan Perusahaan

Pengertian Modal Asing Dan Modal Sendiri Menurut Para AhliModal sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan suatu perusahaan. Modal sangat menentukan perkembangan dan pertumbuhan usaha perusahaan. Modal sangat berperan sebagai sumber pendanaan perusahaan yang menggambarakan perusahaan dalam memenuhi dapat didanai oleh modal sendiri secara keseluruhan atau didanai dengan modal sendiri dan ditambah dengan modal berasal dari pinjaman.

Pengertian Modal menurut Warren, Reeve dan Philip (2005:5), “Modal atau ekuitas pemegang saham adalah jumlah total dari dua sumber utama ekuitas saham, yaitu modal disetor dan laba ditahan.” 

Sedangkan definisi ekuitas menurut Mayo (2004:188), “A variety of debt instrument to tap the funds of investor who purchase debt securities, there are only two types of stock: preferred stock and common stock.” 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapa…

Pengertian, Tujuan, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Upah Dan Gaji

Pengertian UpahUpah adalah salah satu rangsangan penting bagi para karyawan dalam suatu perusahaan. Hal ini tidaklah berarti bahwa tingkat upahlah yang merupakan pendorong utama, tingkat upah hanya merupakan dorongan utama hingga pada tarif dimana upah itu belum mencukupi kebutuhan hidup para karyawan sepantasnya. Upah sebenarnya merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah.

Upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh karyawan meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.”

Dewan Penelitian Pengupahan Nasional memberikan definisi pengupahan sebagai berikut :

Upah ialah suatu penerimaan kerja untuk berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan menurut suatu persetujuan Undang-undang dan Peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja.”
Dari pengertian diatas me…