Apa Alasan Jokowi Buka Peluang Lebar Untuk Tenaga Kerja Asing?

Jokowi Buka Peluang Lebar Untuk Tenaga Kerja Asing

Pemerintah mengisyaratkan membuka pintu lebar-lebar bagi tenaga kerja asing (TKA) untuk mencari nafkah di Tanah Air. Isyarat itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Salah satu poinnya terkait ketidakwajiban seluruh TKA bekerja di Indonesia memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari kementerian dan lembaga teknis terkait.

 Jokowi Buka Peluang Lebar Untuk Tenaga Kerja Asing

Sesuai pasal 10 disebutkan bahwa pemberi kerja tidak wajib memberikan RPTKA bagi TKA yang memegang saham dan menjabat sebagai anggota direksi, pegawai diplomatik, dan jenis-jenis pekerjaan yang masih dibutuhkan pemerintah. 

Artikel terkait: Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)

Rencananya, jenis-jenis pekerjaan yang masih dibutuhkan pemerintah akan diatur ke dalam Peraturan Menteri Ketenegakerjaan tersendiri.

Jika tenaga kerja asing memerlukan RPTKA, pemerintah menjamin waktu pengesahannya maksimal hanya dua hari atau lebih cepat sehari dari ketentuan sebelumnya, yakni tiga hari kerja. “Pengesahan RPTKA diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama dua hari sejak permohonan diterima secara lengkap,” tulis Jokowi dalam beleid tersebut, Kamis (5/4).

Kendati demikian, pemerintah mengingatkan untuk mengutamakan tenaga kerja dalam negeri pada semua jenis jabatan yang tersedia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap, beleid ini bisa mendatangkan ahli-ahli sektor ekonomi tertentu dengan mudah, yang mana ahli-ahli tersebut sangat jarang ditemukan di Indonesia.

Dalam hal ini, ia mencontohkan tenaga kerja ahli di bidang perdagangan daring (e-commerce) dan ekonomi digital saat ini masih jarang ada di Indonesia. Artinya, hal ini dilumrahkan. Dengan catatan, TKA terkait juga diberikan tenaga kerja pendamping agar tercipta transfer pengetahuan.

Ketentuan itu, lanjut Darmin, terdapat di pasal 27 beleid tersebut. Aturan itu mengatakan, tenaga kerja pendamping harus berasal dari Indonesia agar ada alih teknologi dan alih keahlian.

“Kalau pakai RPTKA semua, ini kalau diperlukan tiba-tiba (tenaga kerjanya), jadi ada jalan keluarnya. Para pelaku usaha juga perlu tenaga kerja yang sulit didapat di Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, ia berharap tidak ada lagi keluhan mengenai susahnya mempekerjakan TKA karena kini izinnya sudah dipermudah. “Ini memang lebih sederhana, tapi bukan berarti pengawasannya hilang,” jelas Darmin.

Baca juga:  Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah

Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat saat ini ada 126 ribu TKA yang ada di Indonesia per Maret 2018. Angka ini bertumbuh 69,85 persen jika dibandingkan posisi akhir 2016 yakni 74.813 orang.Tentu saja hal ini tuai protes dari kalangan netizen, karena para netizen menilai bahwa rakyat Indonesia sendiri angka pengganguran sangat tinggi, banyangkan jika rakyat Indonesia sendiri menjadi pengganguran dan malahan tenaga kerja asing yang bekerja, begitulah protes para warganet tentang hal ini.

Terlebih lagi, masyarat Indonesia sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, seharusnya orang Indonesia sendirilah yang akan mengerjakan sebuah proyek besar yang akan sangat menguntungkan dan menghemat biaya untuk pembayaran pembuatan proyek tersebut.

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sering Merasa Repot Ketika Bayar Pajak Bayar Pajak Online Yuk
Business
Sering Merasa Repot Ketika Bayar Pajak? Bayar Pajak Online Yuk

Anda Repot Bayar Pajak? Bayar Pajak Online Yuk Daftar isi Anda Repot Bayar Pajak? Bayar Pajak Online YukKebijakan Ditjen Pajak terhadap pajakUntuk dapat mengakses e-Billing dalam membayar pajak, perlu dibuat kode atau id billing terlebih dahulu. Beberapa opsi yang dapat dipilih untuk membuat kode billing, yaitu:Jika Anda sudah memiliki kode …

Penjelasan Terbaru Cara Menghitung Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Business
Penjelasan Terbaru Cara Menghitung Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Cara Menghitung Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terbaru Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang wajib dibayarkan setiap satu tahun sekali. Gunanya tentu saja untuk memperpanjang masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik kendaraan Anda. Bila tak mematuhi aturan pajak ini, risiko nomor STNK menjadi hangus hingga mendapat surat tilang …

Cara Mudah Daftar NPWP Online
Business
Baca ini Dulu Sebelum Daftar NPWP Online

Cara Mudah Daftar NPWP Online Daftar isi Cara Mudah Daftar NPWP OnlineSebelum membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Anda harus menyiapkan beberapa dokumen berikut.Wajib Pajak Perorangan:Wajib Pajak Badan atau Perusahaan :Wajib Pajak Badan Usaha Joint Operation (JO):Wajib Pajak Bendahara:Proses daftar NPWP online pun sudah selesai. Dokumen tersebut akan diproses dalam …