Indonesia Bangsa yang Mulai Keluar Jalur

Indonesia Bangsa yang Mulai Keluar Jalur

Indonesia Mulai Keluar Jalur

Indonesia limbo. Terhuyung diterpa tsunami tak berkesudahan. Ia bagaikan kapal besar tanpa nahkoda kepemimpinan yang visioner. Berbagai peringatan Tuhan dan amuk rakyat belum dapat mengingatkan para pemimpinnya untuk segera memihak pemilih mereka. Antrian BBM memanjang, flu burung tak kunjung reda, kerusuhan akibat pilkada meluas di mana-mana, percaloan anggaran di DPR merajalela, pencurian kayu, ikan, dan SDA yang mentradisi, penembakan petani, pencurian BBM oleh oknum pejabat adalah sederet problem yang membuat negeri ini limbo. Satu keadaan ketika yang lama sedang sekarat tetapi yang baru belum ditemukan. Keadaan di mana warisan rezim masa lalu yang segera mati tetapi kebernasan dan kegagahan rezim baru belum nampak.

Rezim baru, sebagaimana hukum besi sejarah mestinya membuat blue print tentang enam hal penting bagi rakyatnya; mentradisikan kesehatan, menyehatkan pendidikan, menyelenggarakan kebebasan, menjalankan keadilan, menjaga kesejahteraan, dan mengundangkan persamaan. Arti penting kesehatan karena segala perilaku kita tak akan maksimal tanpa tubuh-jiwa yang sehat. Sehat adalah modal awal manusia melakukan seluruh aktifitasnya. Tanpa jaminan kesehatan dari negara, apalah artinya tubuh kita. Arti penting pendidiakan karena zaman adalah perubahan ke arah kemajuan dan hanya dapat dinikmati dengan nalar yang cakap. Nalar cakap pastilah hasil pendidikan yang sehat. Arti penting kebebasan karena ia merupakan hak asasi manusia yang dari lahir sudah didapatkan, sehingga harus dijaga dan dilindungi. Di mana dengannya, manusia hidup dan menghidupi diri dan selainnya.

Indonesia Bangsa yang Mulai Keluar Jalur

Arti penting keadilan karena hadirnya ideologi dan sistem apa pun di dunia ini adalah demi tegaknya keadilan tanpa pandang bulu yang dioperasionalkan lewat pembatasan jabatan dan rotasi kesejahteraan juga rotasi kepemimpinan. Arti penting kesejahteraan karena manusia pada hakikatnya adalah homo economicus yang selalu haus keuntungan di mana darinya rotasi kekayaan akan membuatnya “mentas” dari segala penderitaan. Sedang arti penting persamaan karena setiap manusia dengan segala kekurangan dan kelebihannya lahir sebagi sebuah kerumunan yang hidup dan matinya di tempat yang sama [homeland], sehingga dengan keterbatasannya mereka bukan harus dibedakan melainkan harus selalu bekerjasama dalam segala hal demi kebersamaan sehingga menghasilkan keindahan di rumahnya. Undang-undang persamaan inilah ujung dari jaminan pluralitas bangsa yang akan memperkokoh bhineka tunggal ika dan Pancasila kita.

Artikel terkait: Pemerintah Harus Melakukan Audit Total pada Manajemen Transportasi Laut

Inilah enam gagasan yang nantinya melahirkan rasa kepemilikan tinggi, gagah menatap modernitas, kaya dan menjaga warisan keadaban masa lalu [intelektual, kapital dan spiritual] serta punya kekuatan untuk melindungi segenap penghuni  negeri [seluruh tumpah darah Indonesia]. Tesis dan tugas ini semakin penting dilaksanakan di tengah politik “ketundukkan dan kepatuhan buta” pada rezim pasar neo-liberal. Politik pro-penjajahan inilah biang keladi dari terpuruknya rakyat, asal mula kehancuran sebuah bangsa [self destroying nation].

Tetapi, pemerintahan baru hasil pemilu 2004 bukannya membuat blue print pemerintahan efektif-fungsional dengan keefektifan kabinet, sebaliknya membuat pola pemerintahan yang membiarkan negara berjalan dan bekerja di luar tujuan mulia karena ketidakcakapan aparatusnya. Akibanya, negara menjadi meminjam istilah Anthony Giddens [1998] “truk besar” yang berjalan zig-zag tanpa sopir yang cakap. Ketidakcakapan sopir ini melahirkan mismanagement yang bekerja dengan cara menuding dan menuduh. Akibat lebih jauh, pemerintahan menjadi sangat tidak menarik bahkan invalid. Pemerintahan yang hanya bisa “memerintah” bukan melayani dan membantu rakyat memenuhi kebutuhannya. Padahal prinsip utama pemerintah [govern] adalah melayani [to serve].

Akhirnya, rakyat yang dijajah oleh bangsa sendiri adalah potret mutakhir dari kondisi negara ini. Rakyat menjadi sapi perah yang harus menanggung kejahatan politik elitnya. Hal ini terjadi karena ketika kekuasaan neo-liberal menjadi leviathan maka kekuasaan seringkali meletakkan rakyat sebagai obyek. Di sinilah logika Orde Baru belum mati menemui basis argumentasinya. Kosmologi Orde Baru tetap bersarang dalam cara berpikir pejabat kita tentang tata rakyat, alur negara dan perilaku ekonomi. Aktornya hanya berubah baju. Seandainya ada pemain baru, ia bermental lama. Ideologinya masih diajarkan dan menjadi kurikulum di sekolah-sekolah bahkan pesantren dan universitas. Moral KKN dan cara kerjanya masih dominan di setiap departemen dan pusat-pusat kekuasaan.

Bertahannya negara kita sebagai kampium korupsi di dunia adalah bukti yang valid dan tak dapat diganggu gugat bahwa negara lebih tunduk pada hukum dagang neo-liberal hasil warisan Orde Baru. Lihatlah, kota paling korup, masyarakat paling jahat, dan individu paling serakah adalah sapuan warna kita selama ini. Pelaku korupsi dengan mental koruptif, aparat jahat dengan mental menindas dan menerapkan aji mumpung adalah warisan terbesar yang kita terima. Satu warisan dari “generasi yang gagal.”

Harus disadari bahwa tumbangnya sebuah rejim jahat tak serta merta menuntasi kejahatannya. Sebab kejahatan terbesar dari sebuah tiran, tidaklah terletak pada seberapa banyak kejahatan yang ia lakukan dan kekayaan yang ia rampok. Melainkan pada cara-cara jahat dan  kebiasaan korup yang ia wariskan. Tetapi, sayangnya manusia Indonesia adalah pengumpul dan penjumlah lupa. Suka membuat luka baru dan menjejernya untuk menutupi luka lama hingga seringkali lupa mengobatinya. Manusia Indonesia menjadi sekerumunan domba yang melahirkan beragam kepiluan, kealpaan dan kesalahan sehingga melahirkan kekalahan. Dan, sebagai manusia Indonesia, kita perlu mengakui bahwa nilai dan prinsip kemanusiaan luas masih terseok-seok dalam kubang yang sama. Berbagai peristiwa pelanggaran kemanusiaan tidak ada titik terang penyelesaian, bahkan masih meninggalkan luka yang amat dalam. Itulah masa kelam kita yang terekam dalam jejak sejarah. Berbagai kesalahan politik telah dilupakan demi kepentingan seseorang dan sekelompok tanpa sadar bahwa politik yang dijalankan menuai kehancuran suatu bangsa, kehancuran sebuah negara, dan kesengsaraan rakyatnya.

Baca juga: Kemampuan dan Efektifitas Partai Politik Dalam Melahirkan Legislator Berkualitas

Untuk itu, proyek politik baru menjadi niscaya untuk ditekankan, karena peran pentingnya untuk menelusuri dan menemukan tendensi dan pengaruh kuat yang selama ini tidak pernah terfikirkan. Tendensi dan pengaruh masa lalu yang romantik inilah asal mula kegagalan kita dalam membangun satu sikap dalam kemandirian secara ekonomi, berdikari secara politik dan berkepribadian secara budaya. Mandiri secara ekonomi menjadi penting karena Indonesia selalu dibuat tergantung ekonominya pada luar negeri. Berdikari secara politik karena dalam sejarahnya Indonesia hanya diperintah oleh modal-modal asing kepanjangan dari imperialisme lama yang kita tentang sejak zaman dahulu kala. Sedang berkepribadian secara budaya karena ia merupakan sikap dasar manusia yang menggunakan nalarnya agar tidak feodal, irasional, paternalistik dan anti demokrasi. Inilah sesungguhnya pekerjaan besar kita semua yang sangat menantang dan harus segera dituntaskan bila negara ini masih mau ditegakkan. M. Yudhie Haryono

Tinggalkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.