Kemampuan dan Efektifitas Partai Politik Dalam Melahirkan Legislator Berkualitas

Kemampuan dan Efektifitas Partai Politik Dalam Melahirkan Legislator Berkualitas

Kemampuan dan Efektifitas Partai Politik

Cukup lama Indonesia berada dalam kubangan sistem yang dibatasi dan diawasi secara ketat oleh penguasa, lebih kurang 32 tahun lamanya waktu yang dilewati untuk membuka diri serta memberi kebebasan secara luas kepada masyarakat. Diakui atau tidak, rezim Soeharto sukses menciptakan iklim yang tidak sehat, dimana partisipasi dan peran serta masyarakat dibatasi-kalau tidak mau disebut-dikekang. Kritik-kritik dianggap sebagai perlawanan dan dapat membahayakan keberadaan dan eksistensi rezim, sehingga diperlukan “penertiban”. Berbagai bentuk penataan dilakukan termasuk menggunakan alat-alat negara untuk melakukan kontrol yang ketat terhadap berbagai aktifitas masyarakat. Tercatat sejumlah aktifis pernah merasakan kejamnya penjara orde baru. Bahkan diawal-awal berkuasa (orde baru) tidak sedikit yang dikirim ke “hotel prodeo” tanpa diadili. Selain itu, aktifitas politik masyarakat Indonesia sebagai hak demokrasi individu yang dijunjung tinggi tidak mendapat jaminan dan tempat yang layak. Maka melalui artikel ini semoga pembaca lebih menambah informasi tentang Kemampuan dan Efektifitas Partai Politik.

Namun selepas rezim Soeharto tumbang yang ditandai dengan lahirnya reformasi, berbagai bentuk  partisipasi masyarakat dibuka lebar bahkan cendrung kebablasan, meskipun pada akhirnya masih dalam batas-batas yang bisa ditoleransi. Kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya ini, ditunjukkan dengan semakin maraknya keikutsertaan masyarakat dalam memperjuangkan berbagai kepentingannya sendiri, suatu pemandangan yang sulit ditemukan saat orde baru masih ada. Partisipasi masyarakat ini harus terus dipupuk, sehingga pengawasan dalam pengelolaan negara tidak hanya oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk negara, melainkan juga oleh masyarakat.

Sayangnya kesuksesan melahirkan reformasi tidak diikuti dengan penataan sistem yang baik, sehingga diawal reformasi sempat muncul berbagai polemik dan masalah yang disebabkan oleh perbedaan cara pandang terhadap konsep serta model reformasi yang akan dilaksanakan, hal ini akibat kekurang cermatan dalam merancang perubahan secara utuh dan komprehensif. Gerakan reformasi terlalu bernafsu untuk segera mengakhiri rezim Soeharto, sehingga lupa mempersiapkan berbagai agenda pasca Soeharto. Disaat yang sama momentum ini dimanfaatkan dengan cerdik oleh reformis-reformis “kesiangan” yang dalam waktu singkat berganti wajah serta berbondong-bondong mengaku sebagai pahlawan dan paling reformis, padahal saat reformasi dihembuskan mereka termasuk yang pesimis akan keberhasilan gerakan reformasi.

Kemampuan dan Efektifitas Partai Politik Dalam Melahirkan Legislator Berkualitas

Namun kondisi ini bisa dimaklumi dan sangatlah wajar, mengingat aktor-aktor perubahan saat itu sibuk menbagi-bagikan “kue” kekuasaan yang baru didapatnya dengan mengenyampingkan konsep penataan Indonesia pasca Soeharto, maka tidak aneh jika sepanjang 1998 hingga pemilu 2004 konflik berlangsung terus menerus baik secara horizontal (masyarakat vs masyarakat) maupun vertikal (elit politik vs elit politik).
Catatan yang sering diukir dalam tulisan-tulisan masa lalu, adalah terpusatnya kekuasaan pada satu orang, yaitu Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Presiden, sedangkan lembaga-lembaga Negara hanya ditempatkan sebagai alat pelengkap atau perangkat yang dapat digunakan Soeharto untuk melakukan berbagai tindakan dan kegiatan yang diinginkannya.

Oleh karena itu Robert. D. Putnam, mengemukakan ada dua konsepsi berbeda tentang kekuasaan yang dianut dalam ilmu sosial maupun bahasa awam : (1) kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain, dan (2) kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif (M.Mas’oed & C MacAndrews-ed, 2000:80). Dalam kaitannya dengan kekuasaan ini,  Soeharto dipandang sangat cerdik menentukan dan menempatkan orang-orang dalam pemerintahannya, sekaligus pandai meredam berbagai protes yang ditujukan kepadanya, sekalipun terdapat pula efek lain yang ditimbulkan oleh kekuasaan Soeharto, seperti berkurangnya partisipasi masyarakat sebagai wujud dari peran-peran politik  mengekang yang diterapkannya.

Artikel terkait: 28 Arah Kebijaksanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Meskipun demikian, lambat laun kungkungan rezim mulai terasa longgar disaat masyarakat mulai melek terhadap situasi dan kondisi yang ada, disamping itu gelombang perubahan berhembus dari segala penjuru mata angin, sehingga daya tahan presiden Soeharto menjadi lemah tak berdaya. Disaat yang sama, keberanian masyarakat untuk menyuarakan dirinya sendiri intensitasnya meningkat, seakan krisis ekonomi menjadi “suplemen” penyemangat. Gerak perubahan inilah yang selanjutnya menyulut perubahan itu sendiri sedikit demi sedikit untuk selanjutnya mengkristal dalam wujud reformasi.

Menurut Myron Weiner paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik :

  1. Modernisasi
  2. Perubahan-perubahan struktur kelas social
  3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern
  4. Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik
  5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan (ibid:45-46).

Bila menoleh ke belakang, apa yang diajukan Weiner seakan klop (pas) dengan apa yang terjadi di Indonesia. Penggalangan kekuatan kaum intelektual yang dimotori mahasiswa melalui kampus-kampus guna menuntut perubahan, mendapat restu bukan hanya oleh aktor-aktor perubahan lainnya, namun juga oleh kondisi ekonomi dan peran elit politik yang mulai jenuh dengan kekuasaan orde baru.  Berbagai kepentingan ini menyatu untuk mendepak orde baru dari kekuasaannya, sejalan dengan itu gelombang demokrasi terus meneror dengan tawaran agenda yang lebih menggiurkan.

Sammuel P. Huntington mengungkapkan bahwa demokrasi bisa berjalan dalam empat hal, yaitu:

  1. dengan cara transformasi dimana elite yang berkuasa mempelopori proses perwujudan demokrasi;
  2. dengan cara pergantian (replacement) dimana kelompok oposisi mempelopori proses perwujudan demokrasi, dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan;
  3. dengan cara tranplacement dimana proses demokratisasi merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintah dan kelompok oposisi;
  4. dengan cara intervensi, yaitu proses demokratisasi akibat intervensi pihak luar atau asing dengan menjatuhkan rezim otoriter (M Irsyam & L Romli-ed,2003:129-130).

Pendapat Huntington menyangkut replacement nampaknya cocok untuk perubahan yang terjadi di Indonesia, dimana kekuatan demokrasi sukses mengakhiri rezim Soeharto yang telah berkuasa lebih kurang 32 tahun.

Namun kesuksesan melahirkan reformasi dan perubahan belum cukup memberi garansi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, bahkan angka kemajuan ekonomi hingga saat ini belum menunjukkan nilai yang menggembirakan, bahkan orde baru pernah mencapai prestasi yang prestisius dalam hal pertumbuhan ekonomi, meskipun faktor krisis ekonomi pula yang menyudahi pertahanannya dari serangan reformasi. Oleh karena itu, ada tiga macam interaksi yang menentukan dalam proses demokratisasi, yaitu:

  1. interaksi antara pemerintah dengan kelompok oposisi;
  2. interaksi antara kelompok pembaharu dengan kelompok konservatif dan pemerintah koalisi;
  3. interaksi antara kelompok moderat dengan kelompok ekstrim di dalam kelompok oposisi (ibid:131).

Meskipun tidak ada partai politik yang benar-benar melakukan oposisi, namun interaksi diantara partai yang berkuasa dengan kelompok-kelompok yang berada diluar itu tidak terlalu harmonis, bahkan partai politik yang berada dalam garis kekuasaanpun sibuk “berkelahi” satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya persekutuan yang erat diantara para pelaku politik, namun demikian dalam beberapa hal lainnya ada peningkatan yang memperlihatkan adanya perubahan.

Untuk menunjang perubahan menuju demokrasi, maka dibutuhkan perangkat-perangkat sebagai pengikat dan penguat, dengan harapan otoritarian tidak kembali. Diantaranya adalah sistem politik Indonesia merupakan masalah serius yang dibenahi. Sistem multi partai dipilih untuk menjamin kebebasan bagi seluruh warga masyarakat dalam mengekspresikan hak-hak politiknya, meskipun aturan-aturan tetap diberlakukan secara berimbang untuk memagari masyarakat agar tidak terjadi anarkhi.

Maka tugas awal partai-partai politik yang lahir bersahut-sahutan adalah dengan melakukan pemetaan kekuatan politik, dalam hal ini potensi dukungan dan jumlah suara yang dapat diraup. Oleh karena itu, diidentifikasi ada tiga aspek masyarakat sebagai kekuatan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh partai sebagai sumber daya politik baginya, yaitu pengelompokan masyarakat , identitas politik kelompok masyarakat, dan ideologi kelompok masyarakat (ibid:31). Melalui pemetaan inilah diharapkan iklim politik yang sehat bisa terbentuk.

Partai politik Untuk menjamin keberlangsungan demokrasi, maka dibutuhkan alat sebagai regulator dan wadah ekspresi masyarakat, maka dibuatlah partai politik sebagai media dimaksud. Meriam Budiardjo dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik mengartikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Meriam B,1993:160-161).

Disamping pengertian yang diajukannya, Meriam dalam buku yang sama juga menampilkan pengertian partai politik dari beberapa ahli ilmu politik, diantaranya :

  1. Carl J Friedrich,  memaknai partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.
  2. R..H Soltau, menafsirkan partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.
  3. Sigmund Neumann, mendefinisikan partai politik dengan organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Definisi tersebut menegaskan bahwa partai politik merupakan alat untuk meraih kekuasaan demi kesejahteraan rakyat, yaitu adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka keberadaan partai politik disertai pula dengan harapan yang besar dari masyarakat. Disamping itu, partai politik dibentuk untuk memediasi rakyat guna merencanakan suatu model kekuasaan yang dapat membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu tidaklah salah jika, partai politik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam mempermudah terciptanya iklim demokrasi sebagai jalan yang dianggap paling mudah mencapai kesejahteraan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari cita-cita sistem demokrasi yang dianggap dapat memberi peluang bagi rakyat untuk memperjuangkan hak-haknya, sekaligus menempatkan apresiasi masyarakat sebagai posisi yang sangat terhormat.

Namun demikian, keberadaan partai politik bukan hanya sebagai “pemanis atau penyedam” demokrasi semata, sebab keberadaan partai politik diharapkan mampu mengakses segala keluhan dan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Maka menjadi tugas dan tanggungjawab para fungsionaris partai politik untuk senantiasa sensitif, setidaknya melalui kemampuannya menyerap dan memahami berbagai keluhan serta kepentingan masyarakat, sekaligus berusaha untuk memperbaikinya.

Disamping pemahaman diatas, partai politik juga merupakan sosok atau wujud sebagai kekuatan politik utama di dalam negara, merupakan perhimpunan rakyat yang kehadirannya dan kemampuan serta perjuangannya, secara internal ditentukan oleh pelembagaan organisasi, kepemimpinan, ideologis dan strategi serta taktik dari kelompok yang berhimpun tersebut. Sinergi diantara keempat elemen wujud partai itulah yang menjamin keberhasilan partai dari dalam (op.cit:4). Masalah-masalah yang mengemuka tentang partai politik merupakan wujud dari tingginya interaksi politik yang disatu sisi bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan perpecahan dan keretakan dalam diri komunitas politik, dilain pihak dapat memperkaya serta melahirkan kedewasaan politik, dimana perbedaan menjadi sumber kekuatan dalam mencapai kejayaan. Oleh karena itu hadirnya partai politik tidak hanya dipandang sebagai alat demokrasi, namun harus diletakkan sebagai wadah peningkatan kualitas hidup.

Adapun fungsi-fungsi partai politik tersebut dirumuskan oleh ahli ilmu politik sebagai berikut : Pertama, sarana komunikasi politik, yaitu proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Kedua, sarana sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Ketiga, sarana recruitment politik, yaitu seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalm system politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Keempat, sarana pengatur konflik (conflict management), yaitu mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawanya ke parlemen untuk mendapatkan penyelesaian melalui keputusan politik. Kelima, artikulasi dan agregasi kepentingan, menyalurkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dan mengeluarkannya berupa keputusan politik. Keenam, jembatan antara rakyat dan pemerintah, yaitu sebagai mediator antara kebutuhan dan keinginan masyarakat dan responsivitas pemerintah dalam mendengar tuntutan rakyat (ibid:141).

Fungsi partai politiklah yang dapat menjadi indikator untuk mengukur sejauhmana kerja-kerja yang dilakukan partai politik dapat berjalan sesuai rencanan, sebab setiap partai politik memiliki platform yang menerjemahkan keinginan atau cita-cita dari sebuah partai politik. Indonesia pernah mengalami masa dimana keberadaan partai politik hanya “kedok” untuk mengelabui masyarakat seolah-olah demokrasi telah tercipta, sebagaimana yang dapat disaksikan pada periode orde baru. Partai politik diadakan, pemilihan umum rutin digelar bahkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR sebagai perwakilan rakyat. Secara kasat mata demokrasi ada dan telah berjalan, namun mengapa Indonesia tetap dianggap sebagai negara otoriter. Disinilah letak kecerdikan orde baru dalam mengemas otoritarian dengan “baju” demokrasi. Maka saat era reformasi, demokrasi yang pernah berlangsung dianggap bukanlah demokrasi yang sesungguhnya, keberadaan partai politik tidak lebih sebagai wadah pelengkap, begitu pula dengan pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rutin. Demokrasi ini tidak lebih dri demokrasi semu, kebebasan yang menjadi ciri demokrasi tidak dapat dinikmati, maka wajar bila demokrasi ala orde baru tidak pernah disebut sebagai bentuk demokrasi yang sebenarnya, melainkan hanya “lipstik”.

Oleh karena itu, era keterbukaan saat ini hendaknya dimanfaatkan guna mewujudkan demokrasi yang hakiki, salah satunya melalui pemanfaatan dan pemberdayaan partai politik secara optimal. Pemahaman terhadap fungsi partai politik merupakan salah satu dari upaya mewujudkan pemberdayaan tersebut, tentunya warga negara yang bermaksud terlibat dan menceburkan diri dalam dunia politik melalui partai politiklah yang utama harus memahaminya, untuk selanjutnya ditularkan kepada masyarakat umum (awam).

Bila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum klasifikasi partai politik dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu (1) partai massa, yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, dan (2) partai kader, yang mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya (op.cit:166). Di Indonesia kecendrungannya lebih besar pada partai massa, meskipun sebagiannya mengklaim sebagai partai kader, namun kenyataannya, dari pemilu ke pemilu masih mengandalkan cara-cara instan untuk mendulang suara, bukan melalui pelibatan kader partai secara efektif.

Selanjutnya anggota-anggota partai inilah yang nantinya akan ditempatkan sebagai anggota parlemen setelah sebelumnya terseleksi melalui pemilihan umum, sekaligus sebagai penyambung lidah rakyat. Maka jelaslah keberadaan mereka di parlemen merupakan mata rantai antara kepentingan rakyat, kepentingan partai dan kepentingan negara dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagai cermin dari kemajuan dan kejayaan suatu negara.

Sekalipun partai politik berperan penting dalam menghantarkan seseorang meraih kursi di DPR, namun kepentingan rakyat hendaknya diletakkan diatas kepentingan pribadi. Dengan demikian seorang anggota DPR tidak akan lalai, lengah dan loyo dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Partai Politik dan Legislator Secara sederhana telah digambarkan bagaimana sesungguhnya fungsi partai politik dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dimana partai politik memiliki peran penting dan signifikan, oleh karena itu sekalipun terkadang membosankan, namun keberadaan dan keberlangsungan partai politik harus terus menerus disemangati untuk meningkatkan kinerjanya. Disaat yang sama, produk-produk partai politik mulai digugat, khususnya anggota parlemen yang terjaring melalui partai politik setelah melewati seleksi pemilihan umum.

Gugatan tersebut seputar keberhasilan mereka dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengingat wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya memungkinkan untuk mengawasi segala tindak-tanduk pemerintah yang merugikan rakyat. Hal ini dapat dilihat dengan mesranya anggota DPR dengan pemerintah, bahkan kesan kompak dan seragam ini dipertunjukkan dengan sedikitnya—bahkan hampir tidak ada kebijakan-kebijakan krusial pemerintah yang jelas-jelas merugikan rakyat, namun mendapat dukungan kuat DPR, dalam kasus impor beras misalnya. Bahkan akibat dari kekompakan ini, sebagian pemerhati politik berani menuduh anggota DPR sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah.

Maka terhadap kondisi seperti ini, muncul pertanyaan terkait kemampuan dan efektifitas partai politik dalam melahirkan legislator yang berkualitas, yaitu anggota-anggota DPR yang cerdas, tanggap, aspiratif dan sensitif.

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka harus dimulai dengan, apakah para anggota dan fungsionaris partai politik memahami, mengerti dan meresapi fungsi partai politik. Bila “ya”, maka tentunya masyarakatr harus percaya bahwa pilihan mereka dalam pemilihan umum terhadap calon yang diajukan oleh partai politik merupakan pilihan yang tepat, sebaliknya bila “tidak” maka masyarakat layak pesimis dengan keberadaan partai politik, mengingat apa yang menjadi dambaan mereka yang terlanjur dititipkan kepada partai politik untuk merealisasikannya, namun hasilnya nihil.

Oleh sebab itu, ukuran kesuksesan suatu partai politik, tidak hanya terletak pada keberhasilan partai tersebut mendulang suara terbanyak dalam pemilihan umum, melainkan sejauhmana perubahan yang dapat diwujudkannya. Perubahan dimaksud adalah keberadaannya didalam parlemen memberi manfaat dan bermakna bagi kehidupan rakyat banyak atau tidak. Apakah suaranya didengar dan diikuti oleh pemerintah, atau jika partai politik pemenang pemilu berkuasa, apakah membawa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Bila tidak, maka pilihan yang titipkan rakyat kepadanya sia-sia.

Tanpa disadari, kritik-kritik terhadap partai politik akhir-akhir ini cukup rajin dan sering diajukan oleh masyarakat, mengingat apa yang ditawarkan partai politik saat kampanye menjelang pemilihan umum dilaksanakan bertolak belakang dengan prakteknya. Disaat kesulitan bertubi-tubi mendera rakyat Indonesia, partai-partai politik silang pendapat mengenai jatah kekuasaan yang tidak merata, pada waktu para petani membutuhkan bantuan anggota DPR untuk ikut menolak impor beras, karena berdampak pada hasil produksi padi lokal, anggota DPR tidak terlihat yang mau membantu. Hal ini semakin mempertegas dan meyakinkan bahwa kritikan-kritikan itu benar adanya. Maka pertanyaan lanjutannya adalah apa penyebab para anggota DPR merubah tabiat-nya dan menjadi seolah kurang perduli pada nasib rakyat. Anggota DPR yang merepresentasikan partai politik tidak optimal dalam memperjuangkan berbagai kepentingan rakyat. Karenanya kritikan langsung diarahkan kepada partai-partai politik yang telah menempatkan mereka sebagai anggota parlemen.  Diantara kritikan-kritikan tersebut, misalnya menyangkut kualitas anggota parlemen yang diragukan, sehingga hasil yang mereka capaipun mengecewakan.

Baca juga: Kriteria Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi Yang Ideal

Disamping itu, penempatan kader partai di parlemen masih dirasa kurang memiliki kualitas mumpuni dan kritik ini menimbulkan reaksi tersendiri. Misalnya, sebagai akibat banyaknya kader partai yang tidak memiliki kualitas memadai, telah menyebabkan paling tidak munculnya tiga gejala yakni, Pertama, masih menguatnya pola-pola lama yang cenderung bersifat feodalistik di lingkungan partai, yang dikarenakan kurangnya visi politik dan pemaknaan yang sehat terhadap demokrasi. Kedua, adanya disorientasi dalam menjemput kehidupan politik modern yang dilandasi oleh semangat rasionalitas, obyektifitas dan kemerdekaan berpendapat. Ketiga, pola hubungan massa dengan elite partai yang bersifat patron-klien dengan ditandai oleh minimnya tingkat pertanggungjawaban partai terhadap realitas kondisi masyarakat (op.cit: 147-148).
Syahrul Hidayat (ibid: 166-167) dalam tulisannya Hambatan dan Keberhasilan Partai Politik di Indonesia; Dari Diskusi Dengan Partai-Partai mengemukakan bahwa kelompok LSM, mahasiswa dan perempuan yang juga merasa kecewa dengan keberadaan partai politik menyebutkan sejumlah faktor yang membuat mereka kecewa antara lain :

Pertama, masih kuatnya instrument kekuatan lama yang kini berubah wajah menjadi seolah-olah reformis di dalam partai-partai politik di era reformasi.

Harus disadari betapa sulit dan tidak mudah menyingkirkan dan mengikis habis kekuatan lama, mengingat pilihan yang diambil dalam perubahan yang berjalan saat ini adalah reformasi, sehingga keterlibatan instrumen lama tidak serta merta berakhir, bahkan diiuktsertakan. Berbeda halnya bila pilihan revolusi yang dipilih, maka seluruh kekuatan lama dapat dimusnahkan, sebab dapat dituduh sebagai pengkhianat dan pembangkang. Inilah salah satu kesulitan dan kendala dalam memilih reformasi, namun korban jiwa pada proses reformasi dapat diminimalisir sedemikian rupa. Lain halnya dengan revolusi yang sering kali berakhir dengan tetesan darah dan air mata.

Kedua, komitmen yang rendah terhadap janji-janji dalam kampanye pemilu sebelumnya.

Tidak satu partai politikpun yang tidak menyampaikan tawaran yang “bombastis” saat kampanye berlangsung. Para juru kampanye dengan nada dan intonasi yang berapi-api menyalak membakar massa. Slogan-slogan dan jargon-jargon yang diusung luar biasa dahsyatnya, dari pendidikan gratis hingga pelayanan kesehatan gratis termasuk penciptaan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sampai pada pembukaan dan perluasan lapangan kerja. Namun kenyataannya setelah meraih kursi di DPR bertolak belakang, malah tidak jarang para fungsionaris partai politik sibuk memenuhi janji-janji dan ikrar pribadinya sendiri. Lihat saja kasus-kasus korupsi masal yang menimpa anggota-anggota DPR (daerah) yang terhormat di beberapa daerah.

Ketiga, manajemen partai yang tidak modern yang juga disangga oleh masih kuatnya dominasi budaya patrimonialisme.

Meskipun beberapa partai besar terus membenahi diri, namun partai politik yang ada masih menggunakan cara-cara lama, misalnya dalam banyak hal, pengelolaan partai politik terkadang tidak berdasar pada kompetensi, melainkan pada ukuran seberapa banyak jumlah dana yang bisa setorkan kepada partai tersebut atau adakah nama besar yang membawa dan menitipkannya dalam partai politik tersebut. Subyektifitas benar-benar menemukan ruang geraknya, sehingga pertarungan partai politik seperti perkelahian orang yang itu-itu saja tanpa “gencatan senjata”.

Keempat, partai politik terlihat tidak mempunyai program yang jelas.

Beragam program yang diajukan lebih bersifat normatif, mengawang-awang bahkan cenderung mengada-ngada tanpa melihat kenyataan dan kondisi riel Indonesia, maka tidak mengherankan jika mereka kebingungan sendiri untuk memulai program yang telah disusunnya.

Kelima, kaderisasi di tubuh partai politik yang juga dituding lemah.

Hal ini terkait dan tidak dapat dipisah-lepaskan dengan rekruitmen yang lagi-lagi masih didominasi oleh kapital atau jumlah dana yang mampu diberikan seseorang terhadap partai politik, bukan pada kemampuan, track record dan sebagainya. Wajar jika pada saat berkuasa yang dipikirkan adalah bagaimana cara mengembalikan dana yang telah dikeluarkan. Tidak sedikit para politisi Indonesia yang dengan mudahnya berganti partai politik dan dengan gampang pula diterima sebagai anggota bahkan tidak sedikit yang langsung mendapatkan posisi terhormat, dengan kondisi seperti ini, maka sulit rasanya untuk dapat mengelak dari tuduhan bahwa dana segar ikut terlibat dalam suasana tersebut.
Kelima kritik ini, menggambarkan betapa inkonsistensi yang semakin digemari oleh partai politik. Maka bila ini tetap terjadi, semakin sulit rasanya berharap adanya peningkatan kesejahteraan rakyat pada diri partai politik untuk diperjuangkan melalui kewenangan yang didapat dan milikinya.

Secara khusus Arbi Sanit mengemukakan kritiknya terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk partai politik sebagai berikut :

Sejarah partai yang terputus-putus secara organisasional dan sistemik, membantu pemahaman tentang kesulitannya mengembangkan pelembagaan. Akan tetapi sejauh ini, boleh dikatakan bahwa pada umumnya tingkah laku elit dan pengurus partai tidak melembaga. Mereka berpolitik layaknya orang mabuk dan sakit mental, karena seringkali sikap dan atau tindakan spesialis atau kolektif mereka tanpa pembiasaan dalam waktu yang pangjang, sehingga tidak membentuk tipologi. Aturan dan kebijaksanaan organisasi, yang dengan sendirinya sudah disepakati secara resmi dilanggar atau dirubah secara sepihak oleh pemegang kekuasaan atau pembangkang dengan motif memenuhi kepentingan sendiri.

Kebijaksanaan dirancang dan diputuskan diluar rapat organisasi. Rapat resmi, seringkali dijadikan formalitas atas keputusan sejumlah pengurus. Sekalipun fasilitas organisasi tersedia, namun ada kecenderungan untuk memanfaatkan fasilitas pribadi dan non organisasi, atas pertimbangan keuntungan pribadi. Semua itu, menunjukkan lemahnya penghormatan atas organisasi. Makanya, pelembagaan partai menjadi amat lemah, sampai dianggap sebagai mandul. Gejala itu berakibat pada kesukaran pihak lain memahami partai, sehingga sukar memprediksi sikap dan tindakan partai (ibid:9-10).

Melalui kritik ini pulalah Arbi Sanit mengajukan tiga langkah untuk mengatasinya. Pertama, mengukuhkan pembiasaan sikap dan tingkah laku individual dan kolektif elite dan pemimpin partai secara konsisten. Kedua, membakukan tatanan kekuasaan, peringkat pemimpin, dan prosedur organisasi ke dalam peraturan partai secara rinci dan sistemik, untuk menjadikan pedoman dan pembiasaan sikap dan tingkah laku. Ketiga, membangun sistem pengawasan yang disertai sanksi atas penyimpangan peraturan organisasi.

Disamping langkah-langkah nyang dikemukakan Arbi Sanit, terdapat sedikitnya enam masalah yang harus diperhatikan untuk mengukur hambatan dan keberhasilan suatu partai politik secara internal. (1) ideologi, (2) kepemimpinan, (3) rekruitmen dan kaderisasi, (4) sumber dan pengelolaan keuangan, (5) organisasi dan manajemen partai, (6) strategi perjuangan (ibid:156-166).

Ideologi merupakan seperangkat ajaran-ajaran atau gagasan-gagasan berdasarkan suatu pandangan hidup untuk mengatur kehidupan negara/masyarakat di dalam-seginya serta yang disusun di dalam sebuah sistem berikut aturan-aturan operasionalnya (A.Dahlan, 2000:16). Penting bagi partai politik memiliki ideologi, guna menciptakan kader partai yang militan dan tidak mudah terombang ambing oleh bujuk rayu dan godaan pragmatis yang setiap saat siap menghadang. Ideologi tidak dapat dipaksakan, sebab dapat meniimbulkan gesekan tersendiri diantara sesama warga negara.

Kepemimpinan yang tepat dapat menciptakan situasi dalam partai menjadi kondusif, berbagai perbedaan dan perselisihan dapat diselesaikan dengan baik, meskipun tidak dapat dihilangkan, sebab perbedaan merupakan aset yang dapat menjadikan partai politik berkembang secara dinamis dan baik. Kepemimpinan yang tepat dapat berdampak pada kualitas legislator yang dihasilkannya. Kepemimpinan ini terkait pula dengan demokratis tidaknya proses pemilihan seorang pemimpin dalam suatu partai politik. Bila ada keterlibatan dana yang melimpah dengan kualitas kepemimpinan yang rendah, maka dipastikan kepemimpinan tersebut menjadi kacau.

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah kepemimpinan partai politik cenderung menciptakan elit politik baru, sehingga pemerataan diantara sesama fungsionaris partai politik terasa kuranga, meskipun  para elit itu memiliki azas-azas tersendiri, diantaranya :

  1. (Kekuasaan politik, seperti halnya barang-barang social lainnya didistribusikan dengan tidak merata.
  2. Pada hakekatnya, orang hanya dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik “penting” dan mereka yang tidak memilikinya.
  3. Secara internal, elite itu bersifat homogen, bersatu,  dan memiliki kesadaran kelompok.
  4. Elit itu mengatur sendiri kelangsungan hidupnya (self perpetuating) dan keanggotaannya berasal dari suatu lapisan masyarakat yang sangat terbatas (exclusive).
  5. Kelompok elit itu pada hakekatnya bersifat otonom, kebal akan gugatan dari siapapun diluar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya. Semua persoalan politik penting diselesaikan menurut kepentingan atau tindakan kelompok ini (op.cit;80).

Jadi jelaslah bahwa kelompok kepentingan dalam kepemimpinan suatu partai politik telah meneguhkan lahirnya elit-alit baru dalam bingkai yang berbeda.

Rekruitmen dan kaderisasi. Para pimpinan, anggota dan simpatisan partai politik harus dibuat standarisasinya, sehingga tidak semua orang berhak dan dengan mudahnya duduk dan terlibat dalam suatu partai politik tanpa model rekruitmen yang pasti. Bentuk rekruitmen yang tepat selalu diawali dengan pembelajaran kepada kader partai tersebut bagaimana menjadi kader partai yang baik. Pendidikan ini dapat diformulasikan dalam bentuk pelatihan atau sejenisnya, sehingga kader yang dilahirkan adalah kader-kader terlatih.

Sumber pengelolaan keuangan. Pendanaan ini merupakan masalah yang paling sensitif sekaligus krusial, mengingat tanpa dana yang cukup, maka partai politik akan mudah kolaps, gulung tikar dan tidak dapat beraktifitas kembali. Itulah mengapa partai-partai politik di Indonesia agak sulit dan cenderung tidak mau diaudit, karena dana yang digunakan disinyalir sebagai dana “haram” yang belum jelas sumber dan peruntukannya.

Organisasi dan manajemen partai. Tidak jarang akhirnya beberapa fungsionaris partai polittik hengkang dari partainya, karena persaingan dalam berkompetisi dari suatu partai tidak sehat, bahkan cenderung intruksional dengan mengabaikan demokrasi dalam tubuh partai. Kasus terbaru adalah ketidak puasan massa PDIP di Makasar karena ada calon yang dipaksakan jadi Ketua Umum, padahal memiliki latar belakang yang buram. Inilah beberapa catatan penting buruknya pengelolaan partai politik yang ada. Padahal pengelolaan yang baik dapat menunjukkan kepemimpinan yang handal, sehingga pada saat dipilih untuk menjadi pimpinan, dengan mudah kepemimpinan dijalankan sekaligus mudah pula kepemimpinan tersebut dilaksanakan.

Strategi perjuangan. Sangat jarang partai politik yang memperhatikan faktor strategi, akibatnya kader-kader partai yang ada di parlemen lebih memilih cara-cara praktis dalam berjuang, misalnya cara-cara yang pragmatis. Strategi ini tidak terlalu sulit dan tidak perlu energi untuk mempelajarinya, cukup mengikuti tabuhan genderang partai politik lain, apalagi bila tabuhannya diiringi dengan lembaran rupiah dan sentuhan mesra gadis cantik, tentu segalanya bisa terlupakan.

Baca juga: Apa Pengertian Kepemimpinan Demokratis

Dari berbagai kritik yang mengemuka sesungguhnya partai politik belum mampu menunjukkan peningkatan kualitasnya. Hal ini semakin mempertegas bahwa partai politik belum sanggup melahirkan kader-kader yang berkualitas. Tengok saja laporan Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) terhadap penilaian substansi UU yang dihasilkan DPR selama ini, khususnya periode 1999-2004, lebih banyak UU yang pro kekuasaan ketimbang pro rakyat (Kompas,18/5/2006). Dalam catatan Formappi dari 193 UU yang dihasilkan pada 1999-2004 mayoritas (62 %) adalah UU politik dan orientasinya pada penambahan kekuasaan di daerah atau kursi. Sementara itu, hanya 8 % terkait pemberdayaan masyarakat, 27 % ekonomi dan keuangan, 7 % industri dan pembangunan.

Ditengah kritikan yang pedas dan tajam terhadap partai politik, kini malah bermunculan partai-partai politik baru dalam jumlah yang banyak. Kemunculan partai-partai tersbut dijelaskan oleh Gary W Cox dengan menggunakan teori strategic entry untuk menjelaskannya. Dalam pandangan dia, munculnya partai baru pada dasarnya merupakan keputusan elite politik untuk memasuki arena pemilihan sebagai kontestan baru. Keputusan itu didasarkan tiga pertimbangan, yaitu

  1. (biaya untuk memasuki arena (cost of entry),
  2. keuntungan yang didapat jika duduk dalam kekuasaan (benefits of office), dan
  3. adanya kemungkinan untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih (probably of  receiving electoral support) (Kompas,3/11/2006). Meskipun pendirian sebuah partai politik tidak dilarang bahkan mendapat perlindungan hukum, namun patut dihitung baik buruknya.

Dari pemaparan diatas, dapat ditarik benang merah, khususnya menyangkut legislator berkualitas, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

  1. Mampu melahirkan produk hukum yang berkualitas yang ditunjukkan dengan, (a) minimnya kritik terhadap UU tersebut, (b) tidak tumpang tindih dengan UU lainnya, (c) tidak menyalahi UU diatasnya.
  2. Mampu mereproduksi aspirasi rakyat melalui pengawasan yang ketat terhadap lembaga eksekutif dan yudikatif serta mengawalnya dengan produk UU yang berbobot.
  3. Memiliki sence of crisis yang dibuktikan dengan kesukarelaan untuk berkorban dan kepedulian terhadap rakyat, misalnya dengan memotong gaji untuk pendidikan anak-anak tidak mampu dan sebagainya.
  4. Menjadi panutan dan tauladan bagi rakyat dengan menjunjung tinggi azas moralitas dalam segala aspek atau bidang.

Untuk menjamin terwujudnya legislator berkualitas sebagaimana dimaksud ciri-ciri tersebut, tidak cukup dengan himbauan, namun perlu langkah nyata dan kongkret melalui langkah-langkah sebagai berikut, yang meliputi pembenahan internal maupun eksternal :

  1. Perlu adanya peningkatan kapasitas pribadi anggota DPR melalui pelibatan anggota DPR dalam kajian-kajian ilmiah dengan para ahli sebagai mentornya. Kajian ini juga dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi anggota DPR.
  2. Perlu perbaikan kualitas AD/ART partai, sehingga pengambilan keputusan dalam internal partai politik benar-benar demokratis, bukan dengan restu atau surat sakti.
  3. Perekrutan, penggunaan dan pemanfaatan staf ahli anggota DPR secara maksimal sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

Menuju ke arah demokrasi setelah sekian lama terpenjara dalam otoritarian tidak mudah, membutuhkan kegigihan, kesungguhan, kesabaran dan kedewasaan. Tanpa itu demokrasi yang telah berjalan melewati jalur yang tepat ini bisa terperosok kembali bahkan—bukan mustahil—lebih buruk dari yang diperkirakan. Meskipun tidak dapat dipungkiri kadang-kadang dalam perjalanan terdapat lubang-lubang yang mengganjal, namun usaha perbaikan dan pembaharuan harus terus dilakukan.

Akhirnya ada beberapa catatan penting sebagai masukan bagi partai politik ke depan dalam menatap dan membangun kejayaan Indonesia di masa mendatang,

  1. peningkatan SDM partai politik, melalui penataan dan pemantapan model rekruitmen dan kaderisasi dalam diri partai politik.
  2. peningkatan mutu demokrasi internal partai dengan memberi keleluasaan kepada kader-kader partai untuk dapat berkompetisi secara fair, terbuka dan sehat dalam setiap momentum regulasi kepemimpinan dalam tubuh partai politik.
  3. melakukan pengawasan yang ketat terhadap kader-kader partai politik, sehingga aturan-aturan partai politik bisa ditaati sekaligus menumbuhkan kedisiplinan dalam berpartai.
  4. lebih aktif dan rajin mengunjungi sekaligus mendengar aspirasi rakyat, sehingga dapat menumbuhkan sesitifitas dalam diri anggota partai termasuk yang telah berada di parlemen. (6/11/06)

Daftar Pustaka

Penulis : Arri Wahyudi Edimar
1.Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama, 1993, cet.XV.
2.Irsyam, Mahrus dan Romli, Lili (ed), Menggugat Partai Politik, Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, 2003
3.Mas’oed, Mohtar dan MacAndrews, Colin (ed), Perbandingan Sistem Politik. Gajah Mada University Press, 2000, cet XV.
4.Marijan, Kacung, Parpol Baru dan Masalah “Electoral Threshold”. Kompas, Jum’at 3 November 2006, hal. 6
5.Ranuwihardjo, A.Dahlan, Menuju Pejuang Paripurna. Kahmi Maluku Utara, 2000.
Mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen Komunikasi Politik Universitas Indonesia , Fungsionaris PB HMI 2006-2008, Dir. PBHMI.COM

Tinggalkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.