Pemerintah Harus Melakukan Audit Total pada Manajemen Transportasi Laut

Pemerintah Harus Melakukan Audit Total pada Manajemen Transportasi Laut

Audit Total pada Manajemen Transportasi Laut

Awal januari 2007 publik Indonesia dikejutkan dengan kecelakaan yang menimpah transportasi, diantaranya model transportasi laut nasional. Tenggelamnya KM Senopati nusantara dan adanya intruksi penundaan keberangkatan kapal-kapal PELNI di pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta, sertan terakhir kasus terbakarnya Kapal Levina adalah sebuah fakta yang patut dijadikan pintu masuk untuk melakukan upaya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap system transportasi pelayaran nasional yang kian amburadul dan carut marut.

Kecelakaan pelayaran atau Transportasi Laut umumnya dipicu oleh tiga hal antara lain yang pertama, factor human error dimana kesalahan dan kecerobohan manusia menjadi sebab terjadinya kecelakaan, yang kedua, factor Kegagalan teknis adalah factor yang terjadi pada tidak berfungsinya system/mal fungsi sistem dan mengakibatkan kegagalan system pada saat pengoperasian peralatan. Ketiga, factor alam. Pada penulisan ini yang akan kami soroti adalah factor human error dan factor kegagalan teknis, sebab factor alam biasanya jauh hari pada saat sebuah system peralatan didesain biasanya factor gangguan alam telah masuk dalam perhitungan teknis dan telah ada toleransi untuk perhitungan-perhitungan yang dilakukan. Dan semua ini mengacu pada aturan standar yang sudah ada.

Pemerintah Harus Melakukan Audit Total pada Manajemen Transportasi Laut

Faktor-faktor terjadinya kecelakaan Transportasi Laut

Untuk kasus tenggelamnya kapal KM. Senopati nusantara dan kebakaran kapal Levina, factor human error dan kegagalan teknis lebih dominan ketimbang persoalan kondisi alam. Sebagai contoh kasus kecelakaan transportasi laut umumnya terjadi akibat kecerobohan dan kesalahan manusia, kerap kali para awak kapal menerapkan prosedur yang menyalahi aturan baku dalam keselamatan pelayaran, kerap kali ketentuan-ketentuan yang ada dalam aturan keselamatan pelayaran diabaikan. Kapasitas penumpang yang melebihi kapasitas tersedia akan memberikan implikasi pada berkurangnya stabilitas kapal.

Stabilitas kapal adalah kondisi kapal yang mengisyaratkan bahwa dalam kondisi muatan penuh dan beban maksimal, kapal masih dapat berlayar dengan baik. Stabilitas kapal dalam perhitungannya melibatkan banyak variabel. Salah satu variabel yang paling menentukan adalah jalur pelayaran, karena dengan mengetahui jalur pelayaran karakteristik alam dan besarnya gelombang akan diketahui dan variable ini akan dimasukan dalam factor perhitungan stabilitas kapal. Bahkan dengan melakukan perhitungan stabilitas kita dapat mengetahui keadaan kapal pada berbagai ketinggian gelombang. Ini dengan asumsi bahwa kapal dalam pengoperasiannya melakukan pemuatan sesuai kapasitas daya angkut kapal serta tidak ada kerusakan pada system permesinan.

Artikel terkait: Pemerintah Semakin Optimis Untuk Menurunkan Harga Beras Sesuai HET!

Kasus kemiringan kapal yang dialami oleh KM.

Binaya pada awal januari, hingga mencapai kemiringan 10 derajad pada saat melakukan pelayaran adalah gambaran dimana kondisi kapal telah mengalami over capacity dalam melakukan pemuatan penumpang dan barang.

KM. Binaya dalam pengelompokannya termasuk kapal pelayaran samudera. Kapal ini didesain untuk melakukan pelayaran samudera. Faktor ketinggian gelombang dan besarnya tahanan kapal yang ditimbulkan telah hitung dengan akurat. Bahkan daya kapal, bentuk body kapal dan kapasitas system baling-baling kapal telah dedesain cukup baik. Dengan asumsi keadaan yang seperti ini, maka secara teoritis kasus yang dialami oleh KM. Binaya adalah akibat kelebihan beban muat penumpang dan barang.

Selain factor human error kasus mal fungsi system permesinan juga menjadi factor yang tidak dapat dilepas pisahkan. Berdasarkan data register kapal tahun 2006 yang dikeluarkan oleh BKI kurang lebih 75 peresen kapal-kapal yang ada dalam buku register kapal BKI usianya sudah diatas 25 tahun, semestinya kapal-kapal ini sudah dibesituakan, namun pada kenyataannya kebanyakan masih beroperasi. Usia kapal yang sudah cukup tua akan mempengaruhi kondisi mesin kapal dan efeknya akan berimplikasi pada menurunya stabilitas kapal. Meskipun dengan adanya manajemen maintenance yang baik fungsi kapal masih dapat diperjang hingga maksimal 30 tahun. Namun dalam prakteknya ini sulit dilakukan mengingat tingginya biaya yang akan dikeluarkan.

Yang jadi persoalan kemudian adalah, kenapa system pelayaran kita begitu bobrok?. Padahal dalam system transportasi laut Indonesia ada dua lembaga dibawa direktorat perhubungan laut yang memiliki peran cukup signifikan untuk mengurangi tingkat kecelakaan kapal, yaitu lembaga Kesyahbandaran dan BKI (Biro Klasifikasi Indonesia). Dan Bahkan jika terjadi kecelakaan kapal kedua lembaga ini adalah dua lembaga yang paling bertanggung jawab selain nahkoda kapal. Kenapa demikian?, ada dua alasan;

Pertama human error

karena bicara tentang human error dan kemungkinan terjadi over capacity dalam pemuatan barang dan penumpang oleh awak kapal, seyogyanya itu tidak akan terjadi jikalau seorang syahbandar bertanggung jawab dengan tugasnya. Tugas seorang syahbandar adalah melakukan pemeriksaan terhadap kapal terkait dengan kapasitas angkutan dan perlengkapan keselamatan pelayaran sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Bahkan dia dapat membatalkan pelayaran suatu kapal jika kapal itu dianggap tidak memenuhi persaratan pelayaran dengan tidak menandatangani dokumen kapal.

Kedua sertifikas

kapal-kapal yang berlayar atau dianggap layak laut disyahkan dengan sertifikasi oleh lembaga berwenang bernama BKI, lembaga ini akan melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan system permesinan kapal, baling-baling, semua system pelayanan di kapal, perlengkapan keselamatan kapal, ketebalan pelat kapal dan segala hal ikhwal yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran. Dan oleh BKI setiap kapal-kapal yang berbendera Indonesia dilakukan pemeriksaan dan evaluasi secara berkala. Dan ini biasanya dilakukan pada saat pengedokan kapal. Karena ada aturan semua kapal yang berada dalam klasifikasi BKI harus melakukan pemeriksaan berdasarkan aturan BKI. Jika tidak sesuai, maka sertifikasi kapal tidak akan dikeluarkan.

Baca juga: Kemampuan dan Efektifitas Partai Politik Dalam Melahirkan Legislator Berkualitas

Yang jadi persoalan berikutnya, kenapa masih terjadi kecelakaan Transportasi Laut?.

Ini artinya kedua lembaga yang berada dibawa Direktorat perhubungan laut itu tidak menjalankan fungsinya dengan benar, ada prosedur yang salah sehingga kapal yang melebihi kapasitas muat penumpang dan barang diperbolehkan berlayar oleh Syahbandar dan kapal yang tidak layak system permesinannya dikeluarkan sertifikat kelayakannya oleh BKI. Fakta-fakta ini semakin memperkuat data-data praktek kolusi dan korupsi dikedua lembaga ini. Kedua lembaga ini seharusnya diperiksa dan diaudit oleh pemerintah atau KPK, praktek korupsi dan kolusi dalam menentukan kelayakan suatu kapal dengan mengabaikan aspek-aspek teknis dan keselamatan nyawa manusia adalah perbuatan yang tidak dapat dibiarkan.

Dugaan korupsi dan praktek kolusi dalam tubuh kedua lembaga itu bukan tanpa dasar. Istilah “Flying Amplop” adalah terminology yang akrab ditelinga para surveyor BKI. Terkadang demi kepentingan owner kapal, surveyor mengesahkan dokumen kapal yang tidak layak. Begitupun kapal-kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan, dengan mudah dapat melakukan praktek pemuatan penumpang secara berlebihan karena pihak syahbandar sengaja melakukan pembiaran. Jailani Paranddy, ST (jay_enginer@yahoo.com)

Tinggalkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.